Pemilu Australia 2013

aec

Kurang dari seminggu lagi pemilu (federal) akan digelar di Australia. Pemilu ini akan mengungkapkan siapa-siapa yang akan menjadi mayoritas yang menguasai parlemen sekaligus menentukan yang akan jadi Perdana Menteri (PM) untuk beberapa tahun ke depan, apakah inkumben Kevin Rudd atau calon dari oposisi Tony Abbott.

Rudd-Abbott

Perpolitikan di Australia membosankan dan tidak “semenarik” politik di Indonesia. Australia menganut sistem demokrasi parlementer dan monarki terbatas. Perdana Menteri sebagai pemimpin dari mayoritas parlemen (pemenang pemilu), menjalankan tugas pemerintahan. Tetapi sebagai salah satu negara persemakmuran, Australia juga mempunyai Gubernur Jenderal yang merupakan perpanjangan tangan dari Ratu Elizabeth II. Gubernur Jenderal inilah yang sebenarnya mempunyai tugas “eksekutif”, meskipun dalam kenyataannya kebanyakan adalah sebagai lambang alias “tukang stempel” hasil legislasi dari parlemen yang dijalankan oleh Perdana Menteri.

Gub Jend Quentin-Bryce

Gubernur Jenderal Australia: Quentin-Bryce

Dalam sistem demokrasi parlementer Australia, pemilu adalah untuk memilih anggota parlemen. Jadi bukan memilih PM. Ada 2 kubu besar dalam parlemen Australia: Partai Buruh dan Koalisi Partai (Liberal). Dua kubu besar ini sehari-harinya berdebat di gedung parlemen. Kubu pemenang pemilu dipimpin oleh PM, dan kubu lainnya disebut oposisi dan dipimpin oleh Pemimpin Oposisi. Perdana menteri punya menteri-menteri yang membantu tugasnya, sedangkan Pemimpin Oposisi mempunyai menteri-menteri bayangan yang juga bekerja mendukung kepentingan Pemimpin Oposisi. Menteri dan Menteri bayangan ini biasanya duduk di deretan kursi parlemen paling depan, atau disebut front-bencher. Jika kubu oposisi berhasil memenangkan pemilu besok, maka statusnya akan berbalik: Menteri bayangan menjadi Menteri “sungguhan”, sementara menteri yang menjabat akan kehilangan jabatannya. Begitu pula pemimpinnya: Pemimpin oposisi yang sukses di pemilu akan menjadi PM, sementara PM yang kalah biasanya mundur atau kembali menjadi anggota parlemen biasa.

parlemen-australia

parlemen-australia

Pergantian pemimpin di Australia adalah hal yang biasa karena hal di atas. Seorang Perdana Menteri adalah cuma seorang anggota parlemen yang diberi kesempatan lebih menjalankan roda pemerintahan. Itupun masih ada yang lebih di atas lagi: Gubernur Jenderal. Saking “biasa” nya seorang PM, kita bakal mudah bertemu sedang jogging di jalan dengan pengawalan yang minimum atau menonton debatnya di gedung parlemen kapan saja. Tidak seperti pemilihan presiden langsung seperti di US atau Indonesia, pemilih mempunyai keterikatan emosi karena suara diberikan kepada calon Presiden. Ini menyebabkan pergantian pemimpin terlalu politis dan khususnya di Indonesia seperti urusan hidup-mati.

Pergantian pemimpin di Australia bisa terjadi kapan saja. Jika hasil polling menunjukkan tren yang menurun bagi seorang inkumben, maka oposisi berhak mengajukan percepatan pemilu. Belum lagi seorang PM bisa dilengserkan di tengah jalan jika partainya bernaung kurang puas terhadap kinerjanya.  Dalam 3 tahun terakhir saya menyaksikan 2x pelengseran seorang PM oleh partainya sendiri. Dalam hal ini, biasanya yang diangkat menjadi PM adalah adalah deputi (wakilnya). Ada plus minus dengan sistem seperti ini. Plusnya adalah pergantian pemimpin bukanlah hal yang fenomenal yang menyedot banyak biaya dan energi. Jadi tidak ada gunjang ganjing politik dan sosial yang membuat ekonomi terganggu. Minusnya ya itu tadi, pemilu tidak se-“sexy” pemilihan Presiden di negara Republik.

Partisipasi dalam pemilu di Australia adalah sebuah kewajiban bagi WN. Setiap WN harus datang ke bilik suara meskipun tidak harus benar2 memilih. Jika tidak berpartisipasi, orang tersebut akan dikenakan denda.

Bentuk negara australia adalah federasi. Maksudnya, Australia terdiri dari beberapa negara bagian/state yang independen (berdiri sendiri). Selain negara bagian, ada 2 daerah khusus (teritori). Masing-masing negara bagian, punya parlemen sendiri plus pimpinan roda pemerintahan yang di sebut Premier. Gubernur jenderal juga punya perpanjangan tangannya di level negara bagian yang disebut gubernur. Parlemen negara bagian dan Premier juga ditentukan oleh pilkada masing-masing negara bagian. Sementara itu, untuk urusan luar negeri dan urusan strategis seperti militer/pertahanan dan kebijakan nasional lainnya, dijalankan oleh pemerintahan federal yang ditentukan oleh pemilu weekend ini.

About tikitakablog

www.facebook.com/tikitaka.fb
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s